Chevron Diduga Rugikan Negara US$ 1,4 Miliar

Proyek pembangkit listrik combine generation (co-gen) Chevron di Duri, Riau diduga merugikan negara US$ 1,4 miliar. Chevron siap membayar balik dengan syarat akan menyeret Indonesia ke arbitrase internasional.

Anggota Pansus Hak Angket BBM Dradjad H Wibowo menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kejanggalan proyek tersebut pada 2004-2005.

"Dalam audit BPK ada soal co-gen yang bisa merugikan US$ 1,4 miliar, disitu kami pertanyakan respon Chevron sebagai manajemen," ujarnya usai rapat Pansus dengan Chveron di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2008).

Menurut Dradjad, jika Chevron terbukti merugikan negara maka minyak bagian Chevron ke depan akan dipotong senilai temuan BPK tersebut.

Chevron sendiri, Dradjad menambahkan, mengaku siap saja membayar. Namun pihaknya juga akan mengajukan masalah ini ke arbitrase internasional karena yakin pihaknya tidak bersalah.

Dirut Chevron Pacific Indonesia (CPI) Suwito Anggoro yang ditemui usai rapat yang sama menolak berkomentar.

"Saya sudah dibawah sumpah, tidak bisa bicara dengan Anda mengenai rapat tadi," tukasnya kepada para wartawan.

Seperti diketahui, Chevron menukarkan (swap) sebagian minyak yang diproduksinya di Duri dengan gas dari ConocoPhilip. Gas tersebut kemudian dipakai pembangkit sehingga menghasilkan steam (uap).

Steam inilah yang kemudian diinjeksikan ke sumur untuk membantu produksi minyak. Selain minyak, proses produksi biasanya juga mengangkat air sebagai produk ikutan. Air ini dipanaskan kembali sehingga bisa digunakan lagi untuk menggerakkan pembangkit.

Listrik yang dihasilkan pembangkit kemudian digunakan untuk keperluan di sekitar lokasi operasi. Seperti penerangan perusahaan, kantor, atau fasilitas lainnya di lokasi operasi.

Selain masalah co-gen, BPK juga mempertanyakan masalah cost recovery yang digunakan untuk pembangunan Chevron Institute. Menurut Drajad, masalah bermula karena Chevron mengembalikan biaya tersebut dalam bentuk minyak, namun pajaknya dalam bentuk rupiah. Menurut BPK harusnya pembayaran dilakukan dengan bentuk yang sama, yaitu rupiah semua. Pembayaran dengan bentuk yang berbeda bisa merugikan negara.

www.detikfinance.com

Baca selengkapnya disini......

Pertamina Ingin Tambah Kepemilikan di West Madura

JAKARTA - PT Pertamina (persero) menginginkan pertambahan kepemilikan di Blok Madura agar menjadi mayoritas. Selain itu, persero juga ingin menjadi operator untuk offshore tersebut.

"Kita mau meningkatkan expertise kita juga, kalau orang lain yang terus jadi operator kapan kita pintarnya?" ujar Direktur Hulu Pertamina Karen Agustiawan, seusai menghadiri Indonesia-Korea Energy Forum, di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (15/10/2008).

Operator West Madura ini sebelumnya dipegang Korean Development Company (Kodeco), dan CNOOC Limited (perusahaan asal China). Saat ini, share participation-nya dipegang 50 persen Pertamina, 25 persen Kodeco, dan 25 persen di CNOOC.

"Kita mau tingkatkan partisipasi kita, kalau nanti mereka bergabung kita tidak menang dong," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini produksi minyak di West Madura mencapai 9.500 barel per hari, serta produksi gas sebesar 45 million british thermal unit (MMBTU). "Tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 6.600 barel per hari," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Representative of Korea Shareholders Sung Sik Minh mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari hal ini terlebih dahulu.

"Pertamina tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk offshore. Di mana dalam hal ini sangat diperlukan,"

Baca selengkapnya disini......